, Jakarta - Ketua Harian Unit Pekerjaan (satgas) Nasional Staf Spesial Kementerian Koordinator Bagian Perekonomian, Edi Putra mengklaim, skema perizinan investasi yang terpadu atau online single submission (OSS) Indonesia melewati skema sama di negara lain. Karena, skema OSS Indonesia mempunyai content serta lingkup lebih komplet.
Dengan ide mereka (negara lain) tidak pakai OSS ke semua (lingkup), cuma investasi. Kita semua masuk dari mulai perizinan, sarana, serta protes, kata Edi di kantor Kemenko Perkonomian, Jakarta Pusat, Kamis, 8 Maret 2018.
Menurut Edi, skema OSS versus Indonesia akan layani perizinan investasi serta type usaha yang lain. Contohnya, membuat izin tempat pelatihan, layanan, toko, serta yang lain. OSS Indonesia sediakan sarana berbentuk info.
Keunggulan lain, yaitu Indonesia memakai skema yang lebih mapan. Beberapa kementeriani, menurut Edi, telah mempunyai skema perizinan semasing.
Misalnya, aplikasi SiCantik, satu skema perizinan online dari Kementerian Komunikasi serta Informatika. Ada pula skema service elektronik di bagian penerbangan bernama National Single Windows (NSW) yang dipelopori Kementerian Perhubungan. Semua skema itu akan digabungkan jadi satu dalam OSS.
Ide OSS versus Cina cuma layani perizinan online spesial export, sedang OSS Taiwan konsentrasi pada pekerjaan ekonomi di lokasi atau satu wilayah. Pekerjaan di luar lokasi mempunyai skema berlainan.
Jika kita di luar dan dalam lokasi memakai OSS, tutur Edi.
Deputi Bagian Pengaturan Perniagaan serta Industri Ellen Setiadi tidak menolak harus bertemu dengan beberapa undang-undang. Karena, semasing kementerian mempunyai peraturan menjalankan skema service onlinenya. Kita coba tuntaskan itu dahulu, kata Ellen.
OSS dibuat untuk menjaga investasi. Pada Agustus 2017, Kepala Tubuh Pengaturan Penanaman Modal Thomas Lembong mengatakan, OSS akan memonitor atau pastikan pengurusan serta penerapan investasi tidak mentok di satu titik. Thomas memiliki pendapat, penerapan investasi sering mandek di lapangan karena ego kementerian serta instansi.
Menurur Edi, Presiden Joko Widodo alias Jokowi direncanakan meluncurkan skema OSS pada April 2018. Dengan OSS, kementerian instansi di pusat bisa lihat proses perizinan investasi di daerah.
Begitupun pemda bekerja memonitor jalannya izin investasi yang diserahkan faksi tersendiri. Karena itu, pembentukan satgas wilayah jadi penting serta harus.
"
Tidak ada komentar:
Posting Komentar